Ada empat permasalahan yang dikemukakan dalam buku ini. Pertama, bagaimana kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan terhadap lembaga swasta? Kedua, mengapa Pesantren Persatuan Islam menyelenggarakan pendidikan secara mandiri dan otonom di saat pemerintah Orde Baru menerapkan sistem pendidikan yang sentralistik? Ketiga, bagaimana respons Pesantren Persatuan Islam terhadap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah tersebut? Keempat, bagaimana relevansi pendidikan berbasis masyarakat persatuan Islam bagi pendidikan nasional? Untuk dapat menjawab keempat permaslahan ini, karya ini menggunakan grand theory Antonio Gramsci tentang konsep hegemoni, yang melihat lembaga-lembaga sosial-ideologis seperti pendidikan, hukum, mass media, agama dan lain-lain adalah tidak netral, dalam arti merupakan perekat hegemoni dari kelompok sosial yang berkuasa dalam masyarakat.
Dengan kerangka teoritis itu, karya ini menemukan: Pertama, berbagai kebijakan pendidikan Islam yang keluarkan pemerintah Orde Baru dilakukan dalam rangka mengarah pada proses hegemoni, agar masyarakat dapat mengkuti “pandangan dunia”nya. Pemerintah secara sentralistik-birokratik telah menyeragamkan agar pendidikan yang dilaksanakan di lembaga madrasah mengikuti kurikulum sekolah umum, yang semuanya dilakukan dalam rangka proses hegemoni. Kedua, pada masa kepemimpinan KH. A. Latief Muchtar, MA. (1983-1997), Pesantren Persatuan Islam telah melaksanakan proses pendidikannya secara mandiri dan otonom yang tampak dalam bentuk kelembagaan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan dan pendanaan pendidikan.
Satu alasan utamanya adalah masalah ideologi, yaitu bahwa untuk menciptakan manusia Muslim yang tafaqquh fi al-din sesuai dengan ideologi Islam, tidak mungkin terwujud apabila pendidikan yang dikelolanya mengikuti sistem pemerintah. Ketiga, dalam rangka kontra-hegemoni terhadap proses hegemoni Orde Baru, Persatuan Islam melalui pesantrennya telah melakukan perjuangan kultural dan ideologis, dan perjuangan praktis institusional sebagai sebuah bentuk responsnya terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah. Keempat, melalui penemuan-penemuan ini, karya ini memunculkan konsep pendidikan berbasis masyarakat organik yang berbeda dengan pendidikan berbasis masyarakat tradisional. Ketika yang pertama betul-betul memiliki keberpihakan terhadap masyarakat dengan tidak mengikuti kebijakan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah, maka yang kedua adalah menjadi “deputi” bagi pemerintah karena telah mengikuti sebagian kebijakan-kebijakan pemerintah. Kategorisasi pendidikan berbasis masyarakat inilah yang menjadi sumbangan ilmiah terpenting dari buku ini.selengkapnya, silakan Download di pendidikan berbasis masyarakat organik